PPID

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

Kabupaten Aceh Barat

BUPATI ACEH BARAT H. RAMLI. MS MENCANANGKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KANTOR PAJAK PRATAMA MEULABOH

 04-Apr-2018 11:51  adminwiwid Berita Kegiatan 

Untuk menunjang semangat reformasi yang digaungkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh melakukan gebrakan. KPP yang dipimpin Indra Priyadi ini mencanangkan KPP Pratama Meulaboh menjadi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Senin, 26 Maret 2018

Menurut Indra, deklarasi ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan KPP Pratama Meulaboh menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Komitmen itu dinyatakan dalam bentuk penandatanganan dokumen pakta integrtas dan piagam pencanangan pembanguann zona integritas (ZI).

Indra menjelaskan, pembangunan ZI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor 52 tahun 2014.

“Peraturan Menteri itu tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah,”ujarnya

Hal tersebut juga didukung Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integiras Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Tujuan, kata Indra, agar unit-unit kerja di lingkungan Kemenkeu memperoleh predikat WBK dan WBBM.

“ZI merupakan sebutan atas predikat yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan penginkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya

Predikat WBK diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagaian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM. “Juga termasuk penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kerja,” sebutnya

Sedangkan predikat WBBM, menurut Indra, diberikan kepada unit kerja yang sebelumnya mendapat perdikat WBK, tentunya memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja dan pengautan kualitas pelayanan public.

Deklrasi integrias, lanjutnya, sengaja mengundang stakeholder terkait dengan harapan dapat membantu  memantau, mengawal dan mengawasi serta berpartisipasi dalam reformasi birokrasi. Khususunya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik.

“kami berharap, dengan partisipasi dari para stakeholder dapat meningkatkan kercayaan terhadap KPP Pratama Meulaboh, yang diyakini dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Bupati Aceh Barat, Ramli MS mengatakan deklarasi yang dilakukan KPP Pratama Meulaboh hari ini menjadi bukti kesungguhan dalam mencegah terjadinya korupsi dan nepotisme serta upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi.

Deklarasi ini, lanjut Ramli, diharapkan dapat meningkatkan komitmen KPP Pratama Meulaboh dalam menerapkan program anti korupsi dan anti gratifikasi yang sungguh-sungguh,

“KPP Pratama Meulaboh jangan hanya melakukan deklarasi, tapi juga disertakan komitmen yang jelas, untuk membrantas segala jenis korupsi dan sekutunya,”tegasnya

Ramli menghimbau, agar semua lapisan masyarakat untuk mendukung dan sadar pajak, karena melalui pajak pembangunan daerah dapat dilakukan.

 

Deklrasi ini turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Muspida Aceh Barat, Kepala KPP Pratama Meulaboh dan jajarannya serta perwakilan wajib pajak.


 Klasifikasi Informasi PPID Pembantu
 Tautan Eksternal
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

JL. Ujong Beurasok, Lapang, Meulaboh
Aceh Barat
Kode Pos : 23618
TLP 
FAX 
E-Mail ppid@acehbaratkab.go.id

 Tautan Official Site SKPK